Daihatsu Menghentikan Distribusi Global Mobil-Mobilnya Akibat Skandal Pelanggaran Regulasi

Mahadaya' Jakarta - Pada Rabu (19/12), Daihatsu mengumumkan keputusan untuk sementara menghentikan distribusi semua model mobil yang saat ini diproduksi di Jepang dan luar negeri. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meluasnya skandal pelanggaran regulasi di Jepang yang melibatkan Daihatsu. Dalam pernyataan resmi, Daihatsu menyatakan, "Daihatsu hari ini memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi semua model yang dikembangkan Daihatsu yang saat ini sedang diproduksi, baik di Jepang maupun di luar negeri."

Skandal ini mencuat setelah tim independen melakukan investigasi terhadap Daihatsu, yang sebelumnya mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88 ribu unit, sebagian besar dijual dengan merek Toyota. Puluhan ribu mobil tersebut diproduksi di Thailand dan Malaysia pada tahun 2022 dan 2023.

Investigasi lebih lanjut yang dilakukan oleh tim independen menemukan kejanggalan baru pada 174 item dalam 25 kategori pengujian, selain kesalahan yang telah terdeteksi sebelumnya pada April dan Mei. Total model mobil yang terlibat dalam skandal ini mencapai 64, termasuk 22 model yang dijual dengan merek Toyota.

Daihatsu mengakui bahwa mereka telah mendapatkan sertifikasi pemerintah secara tidak benar untuk kendaraan hibrida yang ditujukan untuk pasar domestik pada bulan Mei. Toyota, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa sertifikasi merupakan persyaratan utama bagi produsen dalam menjalankan bisnis, dan mereka menyatakan kekecewaan terhadap Daihatsu yang dianggap mengguncang fondasi perusahaan sebagai produsen mobil.

Daihatsu, dalam permintaan maafnya, mengakui telah "mengkhianati kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan." Meskipun belum ada laporan kecelakaan yang melibatkan konsumen akibat skandal ini, verifikasi teknis secara menyeluruh sedang dilakukan. Kementerian Transportasi Jepang juga berencana untuk melakukan inspeksi di tempat terhadap Daihatsu pada Kamis (21/12).

Ringkasan laporan tim independen menyebutkan bahwa Daihatsu bersalah karena pelanggaran terhadap beberapa faktor, termasuk "tekanan ekstrem karena jadwal pengembangan terlalu ketat dan kaku" serta "kurangnya keahlian para manajer." Lingkungan kerja Daihatsu juga dianggap tidak transparan, dan laporan menyatakan bahwa "bahkan jika terjadi penyimpangan atau penipuan, hal tersebut tidak akan terdeteksi." Toyota menyimpulkan bahwa reformasi mendasar diperlukan untuk merevitalisasi Daihatsu sebagai sebuah perusahaan, selain dari peninjauan operasi sertifikasi yang sedang dilakukan.