Bappenas Bantah Tuduhan Cak Imin tentang Hilirisasi 'Ugal-Ugalan': Fokus pada Pengembangan Berkelanjutan

Mahadaya' Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan tegas membantah kritik yang dilontarkan oleh Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Cak Imin, terkait kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi yang disebutnya sebagai "ugal-ugalan". Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Gedung Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan kebijakan secara sembrono, terutama dalam merancang strategi investasi yang berkaitan dengan hilirisasi.

Menurut Suharso, Bappenas selalu berusaha merancang kebijakan yang berkelanjutan, tidak hanya dalam hal eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dalam pengembangan teknologi yang mendukung pertumbuhan industri di Indonesia. "Enggak, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kami kan yang merencanakan, yang merancang apa yang patut untuk kita buka investasi," ungkapnya.

Bappenas menekankan pentingnya memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya sebatas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat serta berdampak positif pada lingkungan. Suharso menyoroti pentingnya menghindari investasi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi.

Dalam debat sebelumnya, Cak Imin mengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah, menyebutnya sebagai tindakan yang ugal-ugalan dan merugikan lingkungan serta menguntungkan pekerja asing. Dia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

"Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," ujar Cak Imin.

Meskipun demikian, Bappenas dengan tegas menyanggah klaim tersebut, menegaskan bahwa upaya hilirisasi yang mereka rencanakan memiliki tujuan yang jelas dan tidak dilakukan dengan sembrono. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Bappenas juga menyoroti pentingnya memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam industri hilirisasi, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia secara keseluruhan.