Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan

Mahadaya' Jakarta - Pemerintah Indonesia berada dalam dilema yang rumit terkait platform media sosial populer, TikTok. Meskipun TikTok secara konsisten melanggar aturan perdagangan dengan mengintegrasikan layanan e-commerce di dalamnya, izin operasionalnya belum dicabut. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong pemerintah untuk menunda keputusan drastis tersebut.

Salah satu alasan utama adalah pertimbangan akan dampak ekonomi. TikTok menjadi rumah bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jutaan pembeli aktif. Langkah radikal seperti mencabut izin TikTok dapat mengganggu aliran investasi yang signifikan ke Indonesia.

"Kita harus mempertimbangkan kepentingan investasi," kata Teten, menyoroti besarnya pasar Indonesia yang menarik bagi TikTok. "Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah."

Namun, di tengah kepentingan ekonomi ini, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan konsistensi dalam penegakan hukum. Teten menyatakan bahwa konsistensi dalam menegakkan aturan merupakan hal yang penting. "Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait keadilan bagi UMKM. Pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa aturan yang diberlakukan tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. "Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkas Teten.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk mengatasi pelanggaran TikTok sambil mempertahankan stabilitas ekonomi dan keadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun belum ada keputusan resmi, pemerintah berkomitmen untuk menegakkan aturan dengan konsisten untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam perdagangan digital.